Anggaran Mebel Miliaran Dindik Kabupaten Tangerang Dipersoalkan

POTRETTANGERANG.ID, Kabupaten Tangerang – Aliansi Mahasiswa Penegak Demokrasi (AMPD) mempersoalkan besarnya anggaran pengadaan mebel sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Hal itu dinilai AMPD bukan hal prioritas pada sektor pendidikan.
Koordinator Aksi AMPD, Gandi Sadewa mengatakan kepada awak media, setelah melancarkan aksi demonstrasi di halaman Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
“Hingga saat ini masyarakat belum memperoleh informasi yang memadai mengenai kebutuhan riil pengadaan meja dan kursi sekolah, jumlah barang yang akan dibeli, spesifikasi teknis, maupun dasar perhitungan anggaran yang digunakan,” ujar Gandi, Kamis (04/06/2026).
Gandi menjelaskan, berdasarkan data yang ditemukan dalam SiRUP Tahun Anggaran 2026, terdapat alokasi anggaran yang sangat besar untuk pengadaan mebel sekolah. Namun publik belum memperoleh penjelasan yang transparan mengenai perencanaan dan kebutuhan sebenarnya.
Sebelum menggelar aksi, AMPD telah melakukan audiensi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang guna meminta data dan dokumen pengadaan tersebut. Ironisnya, menurut Gandi, informasi yang diminta belum sepenuhnya dibuka, sehingga memunculkan pertanyaan terkait komitmen keterbukaan informasi publik.
Selain menyoroti transparansi anggaran, AMPD juga mempertanyakan prioritas penggunaan anggaran pendidikan. Karena, besarnya anggaran pengadaan mebel sekolah perlu dibandingkan dengan berbagai persoalan pendidikan lain, yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.
Mahasiswa menilai masih banyak sekolah yang membutuhkan rehabilitasi gedung dan perbaikan ruang kelas. Di sisi lain, Gandi menjelaskan, angka anak usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan di Kabupaten Tangerang juga masih tergolong tinggi.
Berdasarkan data yang disampaikan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, terdapat sebanyak 21.829 anak usia sekolah mulai dari jenjang SD hingga SMA yang masuk kategori putus sekolah maupun lulus tetapi tidak melanjutkan pendidikan.
Menurut Gandi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses pendidikan masih menjadi tantangan serius yang harus mendapatkan perhatian lebih besar dari pemerintah daerah.
“Keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari banyaknya pengadaan barang. Yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah mampu menekan angka putus sekolah, memperluas akses pendidikan, memperbaiki fasilitas yang rusak, dan memastikan seluruh anak mendapatkan hak pendidikan yang layak,” tegasnya.
Menanggapi sorotan tersebut, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Dedi, menegaskan bahwa pengadaan mebel sekolah yang dipersoalkan mahasiswa hingga saat ini belum memasuki tahap pelaksanaan.
“Belum ada pelaksanaan apa-apa, belum ada lelang-lelang, belum ada. Kan nanti melalui e-purchasing. Sampai sekarang belum ada sama sekali,” kata Dedi.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya terbuka terhadap kritik, masukan, maupun dialog dari kalangan mahasiswa dan masyarakat.
“Ini negara demokrasi. Kalau memang mahasiswa punya pemikiran atau ingin menyampaikan sesuatu, monggo saja. Kami terbuka untuk dialog. Kalau mau berdialog silakan, kami siap menerima,” ujarnya.
Dedi menambahkan, Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang siap membuka ruang diskusi untuk menjelaskan rencana pengadaan mebel sekolah yang saat ini masih berada pada tahap perencanaan dan belum memasuki proses pelaksanaan.
“Kita terbuka untuk ruang dialog untuk menjelaskan terkait pengadaan mebel sekolah,” imbuhnya. (Bem/Yip)
