Permasalahan di Parung Panjang, Masyarakat Adukan ke DPR RI
0
0
POTRETTANGERANG.ID, DKI Jakarta – Gerakan Masyarakat Parung Panjang untuk Perubahan (GAMPAR) meminta Pemerintah Pusat maupun daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di wilayah Parung Panjang. Hal ini diungkapkan saat audensi masyarakat Parung Panjang dengan DPR RI, Senin (22/01/2024).
Ketua GAMPAR, Saeful Anwar mengatakan, permasalahan yang ada diwilayahnya telah terjadi puluhan tahun lamanya. Namun, Pemerintah Daerah maupun pusat selama ini belum menyelesaikan permasalahan tersebut sampai saat ini.
Menurut dia, permasalahan ini merupakan akses jalan yang digunakan oleh kendaraan-kendaraan besar, yang berakibat membahayakan aktivitas warga dalam kehidupan sehari hari di wilayah Parung Panjang.
“Akses Jalan Parung Panjang merupakan jalan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini, dilintas kendaraan angkutan tambang diluar jam operasional yang telah ditetapkan pada Peraturan Bupati (Perbup) Bogor. Harus ada pemisahan jalan khusus angkutan tambang,” tegas Saeful dalam rilis yang diterima potrettangerang.id, Rabu (24/01/2024).
Atas dasar Perbup Bogor nomor 56 tahun 2023, belum dapat ditegakkan. Pasalnya, angkutan tambang dapat melintas diluar jam opersional yang telah ditetapkan pada pukul 22.00 WIb hingga 05.00 WIB.
“Selain angka kecelakaan, kematian dan kemacetan terjadi atas angkutan tambang ini. Tinggi pula angka penderita ISPA yang berjumlah ribuan, karena dampak negatif dari adanya tronton yang melintas kurang lebih sebanyak 3000 rit setiap harinya,” terang Saeful.
Selain itu pula, dia memaparkan, banyak kendaraan angkutan tambang yang over dimensionover loading (ODOL). Akibatnya Jalan Parung Panjang hingga Cigudeng banyak yang rusak atas muatan yang berlebihan.
“Perlunya perbaikan jalan dan infrastruktur serta sarpras Jalan dari Parung Panjang hingga Cigudeg. Total kurang lebih 20 km yang rusak, karena dilintasi angkutan tambang dengan muatan hingga 40 ton. Padahal status jalan tersebut adalah jalan provinsi dengan kekuatan maksimal delapan ton,” pungkasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI, H Mulyadi yang menerima audiensi dari masyarakat Parung Panjang menyampaikan, dirinya akan mengawal penyelesaian permasalahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Bogor tersebut.
“Akan mengawal dan mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yakni Pj Gubernur Jawa Barat untum segera menyelesaikan jalur tambang dan segala permasalahan terkait di Parung Panjang,” tegasnya.
Dirinya pun sudah memahami permasalahan yang terjadi, serta akan menjalani mekanisme dalam menempuh penyelesaian di wilayah tersebut. Agar masyarakat dapat hidup dengqn tenang dalam menjalani aktivitas sehari-hari.
“Akan membypass permasalahan status jalan provinsi ini, agar dapat diselesaikan oleh seluruh pihak terkait,” tutupnya. (Yip)
