Ribuan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Tangerang
0
0
POTRETTANGERANG.ID, Kabupaten Tangerang – Ribuan anak tersebar di 29 Kecamatan belum mengenyam Pendidikan atau putus sekolah, yang tercatat di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang dan hal itu masih bersifat fluktuatif.
Dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Dadan Gandana, kepada awak media dihalaman lantai bawah Gedung Bupati usai peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Senin (4/5/2026).
“Data ini masih dinamis. Data terakhir tercatat sekitar 21 ribu yang belum mengenyam pendidikan atau putus sekolah, namun terus kami lakukan pembaruan karena adanya perbedaan dengan data pusat. Tidak semua kasus merupakan putus sekolah murni,” bebernya.
Dadan menjelaskan, angka tersebut terus berubah seiring proses sinkronisasi data antara daerah dan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin). Selain itu, masih ditemukan ketidaksesuaian dalam sistem pendataan pendidikan.
Salah satu penyebab itu, Dadan Menuturkan, tingginya angka tersebut berasal dari persoalan administratif, seperti perpindahan domisili siswa atau melanjutkan pendidikan ke luar daerah, hingga luar negeri yang belum terinput dalam sistem.
Dalam sejumlah kasus, yakni siswa yang telah bersekolah di luar negeri, masih tercatat sebagai putus sekolah dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) karena belum dilakukan pembaruan data.
“Ada siswa yang sebenarnya melanjutkan pendidikan di luar negeri, misalnya ke Jepang. Namun di sistem masih tercatat putus sekolah karena datanya belum diperbarui,” jelasnya.
Di luar faktor administratif, Dadan juga mengakui, adanya pengaruh kondisi sosial dan ekonomi yang menyebabkan sebagian anak tidak melanjutkan pendidikan. Untuk itu, pihaknya terus melakukan validasi data sekaligus penanganan langsung di lapangan agar intervensi yang diberikan lebih tepat sasaran.
Dia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Tangerang berkomitmen menekan angka putus sekolah melalui perbaikan sistem pendataan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta mendorong peran aktif masyarakat.
“Hak itu menjadi tanggung jawab bersama. Tidak hanya pemerintah, tapi juga orang tua dan masyarakat. Harus semua berperan, agar setiap anak tetap mendapatkan hak pendidikan,” imbuhnya. (Bam/yip)
