Warga Perumahan Mutiara Peluit Keluhkan Soal Sertifikat dan Fasos Fasum ke DPRD Kota Tangerang

0

POTRETTANGERANG.ID, Kota Tangerang – Perwakilan Rukun Warga (RW) perumahan Mutiara Peluit adukan PT Dian Harapan Mulia (DHM) dan PT. Nadia Villa (NV) selaku pengembang ke DPRD Kota Tangerang.

Aduan yang dilakukan dalam Hearing (dengar pendapat) itu untuk membahas permasalahan Sertifikat kepada masyarakat, serta Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan penyerahan Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum) kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang sejak 20 tahun berdirinya perumahan tersebut.

Hal tersebut dikatakan oleh Heri Satrianto Ketua Forum Rw Kelurahan Priuk pada saat hearing (dengar pendapat) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang bersama

Heri Satrianto mengatakan, sampai saat ini pihak pengembang belum menyerahkan kewajibannya untuk menyerahkan sertifikat, IMB dan juga Fasos Fasum.

Baca Juga :  Sachrudin Minta BPBD Selalu Siap Siaga

“Ada permasalahan yaitu tidak adanya IMB lalu sertifikat ganda dan ada beberapa rumah yang belum diserahkan sertifikatnya juga termasuk Fasos Fasum,” ujar Heri saat hearing yang dihadiri oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) dan Badan Pendapatan Keuangan Daerah (BPKD) yang membidangi Aset sedangkan untuk pengembang mangkir dalam hering tersebut, Rabu (26/2/2020).

Heri mengaku, mengadu ke DPRD agar tuntutannya segera dipenuhi oleh pihak pengembang. Karena kata Heri, permasalahan tersebut sudah terlalu lama dan tidak mendapatkan kepastian.

“Ada beberapa tuntutan kami ke pihak pengembang (PT DHM dan PT NV) diantaranya, memperbaiki PJU, Perbaikan Jalan Utama, Drenase, harus segera menyerahkan pasos pasum, agar koperatif membantu Pemkot Tangerang dilingkungan villa mutiara pluit terhadap siaga tanggap banjir,” ungkapnya.

Baca Juga :  Warga Perumahan Taman Royal Minta Sertifikat dan Perbaikan Jalan

Ia juga mengungkapkan, pada saat bencana banjir pihak pengembang malah menghilang. Bahkan, sebagian kewajiban pengembang dikerjakan oleh dinas PUPR Kota Tangerang.

“Misalnya dengan pengerukan dan peninggian tanggul dengan menggunakan alat berat. Kalau dari pengembang hanya memberikan 2 karung pasir,” jelasnya.

Sementara, Ketua Komisi I Junadi mengatakan, Pemkot harus segera menyelesaikan permasalahan aduan warga. Selain itu, pihkanya akan segera mendorong pihak pengembang untuk bertanggungjawab dan komisi I akan melakukan sidak diwilayah tersebut.

“Inikan semangatnya untuk menyelesaikan masalah namun pihak pengembang tidak hadir. Boleh dikatakan pihak pengembang ini sangat nakal sudah 20 tahun tidak ada niat baik dan keadaan dilingkungan tersebut sangat memperihatinkan,” ungkapnya.

Selain itu, Sekeretaris Komisi I Andri S Permana menambahkan, Bahwa kedatangan forum RW ini adalah korban dari kebijakan yang salah.

Baca Juga :  PSBB di Kota Tangerang Diperpanjang Hingga 15 Mei

“Dimana pada lokasi tersebut adalah wilayah sumur resapan. Jadi bukan malah sebaliknya dibangun perumahan,” tegas politisi partai PDI perjuangan tersebut.

“Negara tidak boleh kalah, jangankan sama developer ecek ecek, korporasi besar saja masih bisa Kita lawan. Permasalah ini sebenarnya hanya tidak adanya Goodwill (niat baik), kalau memang ini menjadi urgensi permasalahan diwilayah tersebut maka perlu adanya class action,” pungkasnya. (Gor/Yip)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here