DPR RI Evaluasi Temuan PSBB dan Bansos di Kabupaten Tangerang
0
0
POTRETTANGERANG.ID, Kabupaten Tangerang – Ketua DPR RI, Puan Maharani mengevaluasi hasil temuan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Bantuan Sosial (Bansos) di Kabupaten Tangerang. Hal itu disampaikan saat menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Cikande, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Selasa (24/06/2020).
“Kalau masih ada masalah-masalah kita bisa memahami, karena memang pandemi Covid-19 ini, bukan hanya melanda Indonesia, tetapi hampir seluruh dunia. Banyak hal yang harus dilakukan secara cepat dan tetap, untuk bisa menjaga kesehatan, serta tentunya saja memulihkan ekonomi,” terangnya.
Selain keakuratan data, lanjut Puan, pihaknya juga mendapatkan informasi perihal mekanisme penyaluran bansos. Lantaran, selama tiga bulan terakhir dalam penyalurannya, terjadi penumpukan antrean atas jadwal penerima bansos yang cukup panjang.
“Mekanisme penyaluran bansos saat ini memerlukan waktu pada hari dan tanggal maupun tempat yang akurat bagi penerima bantuan. Karena tanggal itu penting sekali agar mereka bisa tepat datang,” jelas Puan.
“Tadi saya tanya tanggal berapa biasa dapat bu, katanya ga inget. Artinya tanggalnya itu tak ditentukan. Itu juga akan menjadi evaluasi, sebab pemberian BST itu harus ditentukan tanggalnya. Di wilayah ini tanggal segini, berapa orangnya. Ya digilir saja, untuk mengurangi penumpukan dan antrean yang tadi katanya bisa sampai tiga jam,” tambahnya.
Sejumlah temuan tersebut akan menjadi catatan dan evaluasi yang akan disampaikan ke pemerintah pusat. Selain itu, evaluasi PSBB yang diterapkan di Kabupaten Tangerang pun juga menjadi salah satu perhatiannya. Dia menemukan kedisiplinan masyarakatnya untuk mengikuti aturan PSBB masih lemah.
“Tentu saja yang menjadi evaluasi adalah terkait dengan PSBB yang masih diberlakukan di Tangerang ini, terlihat pada kedisiplinan masyarakat masih sangat lemah,” tegas Puan.
Sementara itu, Menteri Sosial RI,Juliari Batubara membeberkan, selama ini kinerjanya selalu dalam pengawasan tim pengawas dari DPR RI. Maka, pihaknya akan berupaya memperbaiki data, jadwal dan pemberitahuan atas informasi terkait dengan bansos.
“Kami tidak bekerja sendirian, kami bekerja juga dengan Pemda kabupaten atau kota, yang langsung berhadapan dengan penerima manfaat. Jadi tentunya kita sangat berharap kerjasama dan koordinasi yang lebih baik,” akunya. (Bam/Yip)
