Camat Pinang Sebut Salah Alamat, Warga : Pernyataan Menyesatkan

0
Salah satu bangunan tak berizin di kawasan Kavling DPR. Foto : Tagor.

POTRETTANGERANG.ID, Kota Tangerang – Ditanyang warganya untuk menertibkan sejumlah bangunan tak berizin di kawasan Kavling DPR. Camat Pinang, Kaonang menyebut tantang itu salah alamat, sebab dirinya bukan penegak Peraturan Daerah (Perda).

“Bukan Kabid Gakumda bro, salah alamat. Camat bukan penegak Perda,” ucapnya dalam via WhatsApp, Selasa (14/01/2020).

Meski menurut Kaonang salah alamat dalam penegakan Perda.  Hal itu menuai kritikan pedas dari Hendri Zein kembali, yang merupakan warga yang menantang Camat Pinang yang baru saja seminggu duduk dan dilantik itu.

Menurut Hendri, pernyataan Kaonang yang menyebut wartawan salah alamat saat dimintai komentarnya tersebut, diduga adalah upaya Camat Pinang dalam membiaskan permasalahan tersebut.

Baca Juga :  Pasang Baru dan Cek Tagihan PDAM TB Kini Bisa Diakses di Tangerang Live

“Dia kan pimpinan di wilayah, seharusnya dia dapat memberikan rekomendasi kepada Satpol PP untuk menertibkan bangunan tersebut, bukan malah melontarkan pernyataan yang menyesatkan,” ujar Hendri yang pernah menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang saat ditemui di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Selasa (14/1/2020) malam.

Dia menilai, sebagai mantan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah (Kabid Gakumda) di Satpol PP kota Tangerang, seharusnya Kaonang lebih paham dan berpengalaman dalam menjalankan tugasnya sebagai camat. Apalagi dalam menghadapi persoalan pelanggar Perda.

“Yang jadi pertanyaan adalah niat atau tidak dia, dalam ikut serta menertibkan bangunan yang sudah jelas-jelas melanggar perda,” tuturnya.

Menurut dia, keseriusan camat baru ini dalam melayani dan menjadikan kawasan Pinang lebih baik dari sebelumnya, menjadi tanda tanya besar bagi dirinya.

Baca Juga :  Dampak Covid-19, Warga Ciledug Terima BLT

“Sulitnya dimana, buatkan rekomendasi ke Satpol PP untuk melakukan penertiban, kalau menurut saya ini mah bukan sulit, akan tetapi berat untuk menerbitkan surat rekomendasi penertiban tersebut. Karena ada indikasi dugaan yang bersangkutan bermain disana (kavling DPR),” pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here