Akses Berbayar di Kawasan Milenium Berpotensi Pelanggaran Hukum
0
0
POTRETTANGERANG.ID, Kabupaten Tangerang – Pemberlakuan akses berbayar oleh pengelola kawasan industri Milenium Kabupaten Tangerang bukan hanya berdampak terhadap gejolak sosial semata, tetapi ternyata juga bisa menimbulkan potensi pelanggaran hukum.
Akhwil Ramli, praktisi hukum yang sejak lama aktif bersuara di Wilayah Tangerang Raya, kepada awak media setelah merespon adanya Pemberlakuan akses berbayar di Kawasan industri Milenium itu.
“Berpotensi melanggar hukum, kalau tidak sesuai dengan aturan hukum tentang pemanfaatan aset,” ujar Akwil Ramli kepada awak media setelah merespon adanya Pemberlakuan akses berbayar di Kawasan Industri Millenium, Jum:at (14/11/2025).
Namun, menanggapi hal itu, nampaknya Akhwil akan terlebih dahulu mengkaji lebih dalam terkait persoalan ini, sehingga belum dapat merespon lebih banyak lagi.
Terpisah, menyikapi hal itu, salah seorang anggota dewan setempat, yang belum lama kemarin saat ditemui diruang kerjanya.
Deden Umardani, Anggota DPRD Kabupaten Tangerang asal dapil V Cikupa, Panongan, Curug, menegaskan bahwa lahan yang digunakan akses berbayar dimaksud seharusnya merupakan lahan Prasarana, Sarana, Utilitas umum (PSU).
Ia juga berpendapat, bila dalam pemanfaatannya tidak dapat digunakan untuk sebuah kepentingan komersial. Yang kalau tetap dipaksakan pastinya dapat beresiko hukum, karena terdapat ketentuan yang telah diatur, baik itu dipusat maupun daerah.
“Itu kan PSU. Cuma kalau kawasan industri lahan PSU nya tidak diserahkan ke pemerintah. Tapi tetap diwajibkan untuk menyediakan PSU,” ujar Deden, seperti yang telah dimuat dalam berita beberapa hari lalu.
“Terus (status) PSU nya bagaimana? Kan namanya juga fasilitas umum ya,” imbuhnya sembari duduk tersenyum.
Sayangnya, hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak Bapenda setempat, terutama terkait status pungutan yang dilakukan apakah legal dan terdaftar resmi sebagaimana diatur tentang pajak daerah. (Bam/yip)
