Sindir Gaya Arogan, Pemkab Tangerang Diingatkan Belajar dari Kasus Kabupaten Pati

POTRETTANGERANG.ID, Kabupaten Tangerang — Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Kabupaten Tangerang mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, agar tidak mengulangi kesalahan yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang mencakup konflik agraria di Desa Pundenrejo dan demonstrasi massal menentang kebijakan kenaikan pajak.
Ketua GMNI Tangerang, Endang Kurnia menegaskan, kasus Pati menjadi pelajaran penting, bahwa arogansi pemimpin hanya akan memperbesar jarak antara pemerintah dengan rakyat.
“Pemerintah harus belajar dari Kabupatrn Pati, dimana sikap arogan seorang kepala daerah yang meremehkan aspirasi rakyat, justru memicu kemarahan dan memperuncing konflik. Pemimpin yang merasa kebal kritik akan kehilangan legitimasi di mata rakyat,” ujarnya.
Kasus di Kabupaten Pati mencuat sejak awal 2025. Dimulai dari konflik agraria di Desa Pundenrejo yang memicu intimidasi terhadap warga, hingga ricuhnya aksi unjuk rasa pada 13 Agustus 2025. Ribuan massa turun ke jalan menentang kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) hingga 250 persen. Situasi kian panas setelah Bupati Pati, Sudewo mengeluarkan pernyataan yang dianggap meremehkan, mau 5.000 ataupun 50 ribu orang saja silakan, dirinya tidak gentar. Hal ini yang memicu kemarahan publik.
Aksi damai pun berubah ricuh, mengakibatkan puluhan orang terluka, mobil polisi dibakar, dan 11 orang ditangkap. DPRD Kabupaten Pati membentuk Panitia Khusus (Pansus) pemakzulan, akibat krisis kepercayaan terhadap kepala daerah.
“Kebijakan bisa dibatalkan, tapi kepercayaan publik sulit untuk dipulihkan,” tegasnya.
Endang juga menilai, pengalaman Kabupaten Pati menunjukkan bahwa minimnya transparansi, lemahnya partisipasi publik dan gaya kepemimpinan yang mengedepankan arogansi, akan berakhir pada instabilitas sosial.
“Kebijakan tanpa mendengar rakyat adalah jalan pintas menuju kehancuran kepercayaan publik. Tangerang tidak boleh menjadi Kabupaten Pati kedua,” tandasnya. (Bam/yip)
